iwillnotbebroken.org – Kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di Masjid Raya Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung, telah mendapat perhatian serius dari Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin. Kejadian tersebut telah memicu respons dari pemerintah daerah sebagai sebuah kesempatan untuk memberantas praktik pungli.
Sebuah laporan dari warga melalui media sosial menyebutkan adanya pungutan tidak resmi di area parkir Masjid Raya Al Jabbar, dimana pengunjung diminta untuk membayar lebih dari satu kali kepada petugas parkir. Selain itu, terdapat pula laporan tentang pembelian kantong plastik dengan harga Rp 5 ribu untuk alas kaki.
Penjabat Gubernur Bey Machmudin, dalam sebuah keterangan tertulis yang dirilis pada hari Minggu, 14 April 2024, menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk pungli di wilayah Jawa Barat. Beliau menegaskan bahwa kasus di Masjid Al Jabbar ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeliminasi praktik pungli.
Bey Machmudin meminta agar kasus ini ditangani dengan serius dan meminta untuk mengoptimalkan unit Saber Pungli guna mencegah terulangnya kejadian serupa di tempat lain. Beliau menyoroti pentingnya pengelolaan yang baik terhadap Masjid Al Jabbar, mengingat biaya operasionalnya yang mencapai miliaran rupiah per bulan.
Bey menambahkan bahwa aset-aset Pemerintah Provinsi, termasuk Masjid Al Jabbar, harus dikelola dengan lebih baik untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Beliau menekankan pentingnya pemikiran yang komprehensif, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tapi juga dalam pengaturan manajemen.
Penjabat Gubernur Jabar juga menyuarakan pentingnya transparansi anggaran pemeliharaan Masjid Al Jabbar kepada publik untuk mendorong kontrol sosial. Hal ini bertujuan untuk mencari peluang lain dalam menangani biaya operasional, sehingga pengelolaan aset pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Kasus pungli di Masjid Al Jabbar dijadikan titik tolak oleh pemerintah Jawa Barat untuk memperkuat langkah-langkah pemberantasan praktik pungli dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset-aset daerah. Bey Machmudin memfokuskan pada perlunya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
